Kontroversi RKUHP: Benturan Kepentingan Publik dan Kekuasaan dalam Perspektif Pancasila
Salsabila Alaika, 10122078. Asep Imroni, S.H,. M.H. Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas Evaluasi Tengah Semester mata kuliah Pancasila. PENDAHULUAN Ringkasan Kasus Dalam dua tahun terakhir, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan KUHAP kembali memicu perdebatan. Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna pada 18 November 2025. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai beberapa pasal dalam RUU KUHAP terlalu luas dan berpotensi membuka ruang tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Kasus yang banyak disorot adalah pengalaman Randy, seorang warga yang menjadi korban kekerasan saat demonstrasi di Palmerah pada 29 Agustus 2025. Ia ditangkap setelah terkena efek gas air mata, lalu mengalami pemukulan, tendangan, dan penahanan lebih dari 48 jam tanpa pendamping hukum dan tanpa diberi tahu kepada keluarganya. Menurut Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), pola pelanggaran ini bukan kejadian tunggal, melaink...